TEMANGGUNG-Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa proses penerimaan peserta di Sekolah Rakyat harus dilakukan secara ketat dan transparan. Ia menyatakan, pemerintah tidak akan mentolerir adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan.
Mensos Risma menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Karena itu, seleksi yang objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun menjadi kunci keberhasilannya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan siswa. Dengan pengawasan yang kuat dan keterlibatan publik, diharapkan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang belajar yang adil dan merata bagi semua.