MK HAPUS FRASA “TIDAK LANGSUNG” DALAM PASAL PERINTANGAN PERADILAN UU TIPIKOR
Jakarta-Mahkamah Konstitusi mengubah bunyi Pasal 21 Undang-Undang Tipikor terkait delik obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (2/3/2026). Melalui putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan frasa…
