Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas menyusul dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keputusan tersebut diumumkan setelah Amran memanggil jajaran direksi Bulog dan pejabat Bapanas di kediamannya, Kamis (29/10/2026). Selain delapan pejabat yang dicopot, dua pejabat lainnya menerima surat peringatan. “Kita putuskan yang pertama, hari ini kita, Bulog dengan Bapanas ada 10 orang, ada dua peringatan, delapan kita copot,” ujar Amran.
Kasus ini mencuat setelah pemerintah bersama kepolisian menemukan dugaan pembongkaran dan pengemasan ulang sekitar 600 ton beras SPHP di kawasan Matraman dan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Beras subsidi tersebut diduga dikemas kembali untuk dipasarkan sebagai beras premium. Amran menyebut jumlah beras yang terindikasi disalahgunakan berpotensi lebih besar dari temuan awal. Berdasarkan perhitungan Bapanas, penyalahgunaan 600 ton beras SPHP berpotensi menyebabkan subsidi yang tidak tersalurkan mencapai Rp3,3 miliar, dengan nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua lainnya mendapat teguran, sementara dua pejabat Bapanas turut dicopot. Bulog bersama kepolisian masih mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai internal serta memeriksa mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang diduga memiliki pola pemesanan beras tidak wajar. Amran menegaskan, pihak yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pemeriksaan juga akan diperluas ke seluruh Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan beras SPHP terulang.