Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana impor 30 juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab (UEA). Permintaan ini muncul setelah Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi memperoleh pasokan minyak mentah dari negara tersebut. Rivqy menilai rencana ini perlu disambut positif, tetapi tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum direalisasikan.
Rivqy meminta SKK Migas dan kementerian terkait memeriksa mekanisme pengadaan, kualitas minyak, kapasitas pengolahan kilang dalam negeri, serta pemanfaatannya. Pemerintah juga diminta menghitung kembali kebutuhan impor, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, hingga dampaknya terhadap keuangan negara. “Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat, tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan,” kata Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sebelumnya, Djoko pada Selasa (27/10/2026) menyebut UEA akan mengirimkan 30 juta barel minyak mentah untuk Indonesia tanpa biaya. Namun, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi bahwa rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan. “Itu masih potensi, ya. Itu penjajakan. Semuanya masih penjajakan, ya,” ujar Bahlil pada Rabu (28/10/2026). Dengan demikian, rencana pasokan minyak dari UEA belum menjadi kesepakatan final