Surabaya – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Tito mengatakan Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, meski sistem pengawasan diperkuat, pencegahan korupsi tetap bergantung pada komitmen dan integritas pribadi setiap kepala daerah.
“Kita harapkan dengan adanya acara ini memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada itu Aparat Penegak Hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada integritas masing-masing,” kata Tito Karnavian.
Mendagri menambahkan kegiatan penguatan integritas tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dibagi dalam 10 klaster wilayah. Setelah Surabaya untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, kegiatan serupa akan dilaksanakan di sembilan klaster lainnya guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.