Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengikuti penilaian tahap kedua Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (6/7/2026). Dalam pemaparannya di hadapan tim penilai, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh arah pembangunan Kota Pahlawan difokuskan pada pengurangan angka kemiskinan melalui integrasi program dan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap program pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh OPD, bukan hanya perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
Eri menjelaskan pembangunan Surabaya saat ini bertumpu pada tujuh prioritas utama, yakni menekan kemiskinan, pengangguran, kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan ketimpangan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan program padat karya yang melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera dan penggunaan produk hasil usaha masyarakat. Selain itu, Pemkot juga mengembangkan program orang tua asuh untuk membantu pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, memperkuat distribusi pangan melalui kerja sama dengan daerah penghasil, serta memanfaatkan sistem Satu Data Surabaya agar penanganan kemiskinan dan stunting lebih tepat sasaran.
Ketua Tim Penilai Tahap II PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengapresiasi strategi pembangunan yang dipaparkan Pemkot Surabaya. Menurutnya, konsep pembangunan yang diterapkan tidak hanya kuat dari sisi perencanaan, tetapi juga menunjukkan dampak nyata melalui keterlibatan masyarakat. Usai sesi pemaparan, tim penilai dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan dengan meninjau sejumlah program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, serta ruang terbuka hijau sebagai bagian dari proses penilaian PPD 2026.