YOGYAKARTA — Pemetaan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai tidak dapat dijadikan label mutlak untuk menentukan kondisi ekonomi seseorang maupun keluarga. Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Susilo Nur Aji Cokro Darsono mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dalam waktu relatif singkat akibat kehilangan pekerjaan, bertambahnya tanggungan, perubahan pendapatan hingga munculnya kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan.

Susilo mengatakan desil seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk melihat posisi kesejahteraan keluarga, bukan sebagai penentu tunggal kondisi ekonomi. Menurutnya, pemetaan kesejahteraan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari perbedaan daya beli antarwilayah, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga hingga instrumen pengukuran yang sesuai dengan tujuan kebijakan. “Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” kata Susilo di Yogyakarta, Sabtu (22/8/2026), dikutip Antara. Ia menambahkan kondisi ekonomi keluarga juga dipengaruhi kepemilikan aset dan tabungan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, utang serta akses terhadap layanan dasar.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, dengan desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Pemeringkatan salah satunya menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Susilo menilai sistem tersebut tetap penting untuk membantu pemerintah menyalurkan kebijakan secara tepat sasaran, tetapi pemutakhiran dan evaluasi data harus dilakukan secara adaptif agar perubahan kondisi rumah tangga dapat terakomodasi. Dengan demikian, angka desil tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan kondisi maupun akses masyarakat terhadap program pemerintah.