Jakarta – Rencana Perum Bulog menerapkan kebijakan satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dinilai memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah. Kebijakan tersebut diusulkan agar harga beras medium seragam di seluruh wilayah, namun masih menunggu pembahasan dan persetujuan pemerintah.
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, mengatakan kebijakan beras satu harga dapat diterapkan apabila didukung pembiayaan dari APBN serta kesiapan Bulog dalam mendistribusikan beras hingga ke daerah terpencil. Menurutnya, tantangan terbesar berada di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, yang memiliki biaya distribusi sangat tinggi akibat keterbatasan infrastruktur.
“Pelaku distribusi dalam hal ini Bulog yang menjalankan, tetapi beban biaya akhirnya menjadi tanggung jawab APBN melalui margin yang diberikan pemerintah,” kata Khudori.
Khudori menilai keberhasilan kebijakan beras satu harga bergantung pada komitmen pemerintah menyediakan anggaran yang memadai. Dengan dukungan tersebut, Bulog diharapkan mampu menjalankan distribusi beras secara merata tanpa membebani kondisi keuangan perusahaan.