Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menanggapi serius kabar mengenai potensi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang mengintai sepuluh perusahaan dalam tiga bulan ke depan. Meski mengaku belum memegang data spesifik terkait prediksi tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan monitoring secara intensif terhadap perkembangan di setiap sektor industri tanah air.Langkah pengawasan ini diperkuat setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkap adanya ancaman efisiensi tenaga kerja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Said menyebut ketegangan geopolitik global serta kenaikan biaya operasional akibat harga BBM industri menjadi pemicu utama yang menekan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.Pemerintah kini didesak untuk segera mengambil tindakan preventif sebelum gelombang PHK benar-benar meluas. Melalui sistem monitoring yang ada, Kemenaker berkomitmen untuk terus memantau stabilitas industri guna memitigasi dampak dari tekanan ekonomi global yang saat ini tengah dirasakan oleh sektor manufaktur di Pulau Jawa.“Semua yang ini di industri kita monitor terus, ya. Enggak tahu saya datanya bagaimana itu ya,” ujar Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4).“Stop ancaman PHK akibat perang. Walaupun perang sudah ada gencatan senjata, tapi ini akibatnya karena dampak harga BBM, dan industri yang tidak bersubsidi, sudah dampaknya ke mana-mana. Kami sudah dapat 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur,” kata Said Iqbal. (lea/bil/ipg)