Banten-​Abdul Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmen negara untuk tidak membiarkan pers nasional berjuang sendirian di tengah gempuran disrupsi digital dan dominasi algoritma. Penegasan itu disampaikan saat ia menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026), mewakili Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan apresiasi Presiden kepada insan pers yang terus menjaga akal sehat publik dan demokrasi di tengah perubahan zaman yang sangat cepat, seraya mengingatkan bahwa jurnalisme tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaan meski teknologi kecerdasan artifisial kian mendominasi.

​Cak Imin menekankan pentingnya verifikasi, etika, dan empati agar pers tidak kehilangan kepercayaan publik di tengah bisingnya ruang digital, mengingat lebih dari 80 persen penduduk Indonesia kini terhubung ke internet. Selain menjaga kualitas informasi sebagai penentu stabilitas nasional, pemerintah berkomitmen memastikan keberlanjutan ekosistem pers melalui kebijakan ekonomi media yang adil, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights). Negara memastikan media massa akan mendapatkan mata rantai ekonomi yang layak agar jurnalisme berkualitas tetap hidup sebagai penjernih informasi di tengah masyarakat.

​Ke depan, pers diharapkan menjalankan tiga peran utama yakni sebagai sarana edukasi, penjaga etika digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melanggar privasi. Pers juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal program prioritas nasional seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, hingga koperasi desa. Menutup sambutannya, Cak Imin mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan ekosistem media yang sehat sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

​“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri. Pemerintah berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup,” ujar Cak Imin.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *