Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melontarkan pernyataan tajam mengenai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dalam sebuah acara diskusi. Ahok menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya institusi Kejaksaan, sebenarnya memiliki peluang besar untuk menindak banyak pihak yang terlibat dalam praktik lancung jika memiliki kemauan politik yang kuat. Menurutnya, sistem pengawasan yang ada saat ini sudah cukup untuk mendeteksi penyimpangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas para pengekseskusi hukum.
Ahok menekankan bahwa transparansi anggaran dan pelaporan kekayaan merupakan kunci utama dalam menjaring para pelaku korupsi. Ia menyoroti pentingnya pembuktian terbalik serta kesesuaian antara gaya hidup pejabat dengan penghasilan resmi mereka sebagai instrumen penyelidikan. Baginya, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus berani menyasar aktor-aktor besar guna memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di tanah air.
“Ada enggak BPK (atau) BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia, kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak, banyak bisa ditangkap Pak kalau Bapak mau,” tegas Ahok.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ahok berharap ada keberanian yang lebih masif dari korps adhyaksa untuk membersihkan birokrasi dari praktik gratifikasi dan suap. Ia meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan bersih di lembaga penegak hukum, Indonesia mampu melakukan lompatan besar dalam indeks persepsi korupsi global sekaligus menyelamatkan uang negara dari kebocoran yang sistemik.