Jakarta – Sejumlah gubernur dari APPSI memprotes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Mereka khawatir pemotongan ini mengganggu stabilitas daerah dan kedaulatan NKRI. Pertemuan di Kemenkeu ini berlangsung satu jam pada 7 Oktober 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa penolakan itu wajar, tapi dia meminta daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan menghindari pemborosan. Ia menekankan kalau daerah sudah efisien dan perekonomian nasional membaik, anggaran TKD bisa ditambah pada pertengahan 2026. Purbaya juga ingatkan pentingnya transparansi dan pengelolaan pajak yang baik.
Menteri Keuangan mempersilakan pemerintah daerah menyelesaikan programnya dengan baik untuk meyakinkan DPR. Dia bilang, keputusan ada di DPR dan arah kebijakan bisa berubah jika daerah mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat. Jadi, kunci utamanya adalah daerah beresin dulu belanjanya dan tunjukkan itikad baik.