Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan menggandeng hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pelibatan tersebut mengutamakan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki personel serta peralatan untuk mendukung upaya pemadaman bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. “Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit,” kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kerja sama ini akan diperluas setelah sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan untuk menangani karhutla di lahan pertanian dan gambut seluas kurang lebih 10.000 hektare. Di Kalimantan Tengah, tim akan melakukan verifikasi lapangan, terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, dengan mempertimbangkan titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta ketersediaan sumber air. Hanif menegaskan, “Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas.” Pelaku usaha juga diharapkan dapat membantu pemadaman di luar wilayah konsesi secara sukarela, tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap lahan yang dikelola.
Dukungan turut disampaikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Gapki berkoordinasi dengan anggotanya untuk memeriksa kesiapan peralatan dan memantau titik panas, sedangkan APHI menekankan pentingnya ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, serta bahan bakar untuk mendukung penanganan di lapangan. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat pengendalian karhutla sekaligus melindungi kawasan strategis yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air nasional.