Karawang – Pemerintah menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk menekan ketergantungan impor energi. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG per tahun. Kondisi ini dipicu konsumsi nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton. Saat ini, pemerintah tengah menguji coba tabung CNG berukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) serta Direktorat Jenderal Migas.
Bahlil menjelaskan, CNG memanfaatkan gas C1 dan C2 yang tersedia melimpah di dalam negeri. Teknologi ini juga telah digunakan oleh sejumlah hotel dan restoran dengan harga yang diklaim lebih murah dibandingkan LPG. “Beberapa restoran dan hotel sudah memakai CNG dengan harga yang lebih murah 30% hingga 40%. Energi ini memanfaatkan gas C1 dan C2 yang melimpah di negara kita, sehingga menjadi strategi tepat untuk melahirkan produk substitusi impor,” ujar Bahlil dalam peresmian kilang LPG di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Menurutnya, tabung CNG ukuran 12 kilogram sudah mulai digunakan, sedangkan ukuran 3 kilogram masih dalam tahap pengujian.
Pengembangan CNG diharapkan dapat mengurangi beban subsidi energi yang meningkat seiring tingginya ketergantungan impor LPG. Pemerintah mencatat subsidi LPG mencapai Rp87 triliun per tahun saat harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran 70 dolar AS per barel, dan dapat mendekati Rp100 triliun ketika harga mencapai 90 hingga 100 dolar AS per barel. Selain itu, pemerintah memperkuat pasokan LPG domestik melalui kilang di Cilamaya hasil kerja sama Pertamina dan PT Energi Nusantara Perkasa, dengan kapasitas produksi sekitar 160 ton per hari. Jumlah tersebut diperkirakan dapat memenuhi 10 hingga 12 persen kebutuhan LPG harian di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.