Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak pemerintah memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja sipil setelah lima pekerja bangunan tewas dalam penyerangan di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin keamanan warga yang bekerja, termasuk mereka yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah rawan konflik.
Mafirion menilai pembunuhan terhadap pekerja sipil bukan lagi peristiwa insidental, melainkan peringatan serius untuk mengevaluasi sistem pengamanan di daerah berisiko tinggi. Ia menegaskan serangan terhadap pekerja tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Papua.
“Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion.
Peristiwa penyerangan terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, saat para pekerja sedang beristirahat. DPR juga mendorong pemerintah menyusun skema perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan pengamanan lokasi proyek, pemetaan daerah rawan, hingga peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek.