Uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital di Surabaya mengungkap sekitar 51.000 kepala keluarga (KK) atau setara 175.000 jiwa yang selama ini belum menerima bantuan sosial (bansos) meski dinilai memenuhi syarat sebagai penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan temuan tersebut menunjukkan masih adanya warga yang belum terjangkau dalam sistem penyaluran bansos sebelumnya. Menurutnya, digitalisasi pendataan menjadi langkah untuk memastikan bantuan sosial disalurkan lebih tepat sasaran.
Qodari menjelaskan pendataan digital Perlinsos merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan akurasi penyaluran anggaran perlindungan sosial. Ia menyebut sistem lama masih menyisakan persoalan inclusion error, yakni warga yang tidak berhak justru menerima bantuan, sementara warga yang berhak terlewat. Dalam uji coba tersebut, sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), ketua RT/RW, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.
Hasil pendataan menunjukkan sekitar 119.000 KK di Surabaya dinilai berhak menerima bansos, sementara 359.856 KK menyatakan tidak bersedia menerima bantuan karena merasa tidak memenuhi kriteria. Sebelumnya, data lama mencatat sekitar 101.000 KK sebagai penerima bansos, namun sekitar 25 persen atau sekitar 25.000 KK diduga mengalami inclusion error. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan proses pendataan telah mencapai 99,74 persen. Masih terdapat sekitar 2.610 KK yang belum terdata dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.