Kelangsungan bisnis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto diprediksi tidak akan bertahan lebih dari satu tahun. Pengamat ekonomi dan UMKM dari Strategy Cita Semesta, Ridwan Mahmudi, menilai secara bisnis program tersebut masih menyimpan berbagai persoalan mendasar, mulai dari tidak adanya studi kelayakan, penyeragaman model usaha di seluruh daerah, hingga proses rekrutmen yang dinilai belum ideal. Menurutnya, sejumlah gerai bahkan hanya mampu membukukan omzet harian sekitar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu, angka yang dinilai tidak cukup untuk menutup biaya operasional dan menggaji karyawan.
Sorotan terhadap tata kelola KDMP juga datang dari daerah. Kepala Desa Campurejo, Bojonegoro, Edi Sampurno, menyebut gerai Koperasi Merah Putih di wilayahnya sempat terdampak persoalan upah pekerja dan mempertanyakan keberlanjutan model bisnis koperasi. Ia menilai omzet harian yang rendah membuat koperasi sulit memperoleh keuntungan, sementara stok barang disebut terus berkurang dan pelaku UMKM lokal masih mengalami kendala untuk memasarkan produknya melalui KDMP. Sebelumnya, puluhan gerai KDMP di Bojonegoro juga sempat menghentikan operasional sementara sebagai bentuk protes atas kejelasan upah, kontrak kerja, dan sistem pengelolaan, sebelum kembali beroperasi setelah adanya penjelasan dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan model bisnis KDMP masih terus disempurnakan seiring beroperasinya 1.061 gerai sejak Mei 2026. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat mulai beroperasi secara optimal pada Agustus mendatang sesuai konsep yang diharapkan. Sementara itu, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pengupahan dan pengelolaan gerai serta memastikan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.