Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi rencana investigasi dari United States Trade Representative (USTR) dengan menyiapkan argumentasi dan bukti teknis yang kuat. Langkah ini diambil menyusul dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan IEEPA 1977. Investigasi berdasarkan Pasal 301 tersebut menyasar kebijakan ekonomi negara mitra yang dianggap menciptakan kapasitas berlebih serta meneliti efektivitas penegakan larangan impor barang hasil tenaga kerja paksa.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama instansi terkait dan asosiasi industri kini fokus melakukan konsolidasi internal untuk menyelaraskan masukan guna memperkuat posisi Indonesia. Pemerintah ingin membuktikan bahwa kondisi domestik berbeda dari tuduhan yang diarahkan ke negara lain, dengan menegaskan bahwa regulasi nasional sudah sejalan dengan standar internasional. Selain itu, tim koordinasi lintas instansi segera dibentuk untuk menyusun analisis hukum dan data empiris terkait praktik antidumping serta isu tenaga kerja.
Pemerintah menekankan bahwa kapasitas produksi besar untuk tujuan ekspor bukan merupakan pelanggaran aturan WTO selama tidak terjadi praktik perdagangan tidak adil. Indonesia berkomitmen penuh untuk menindak setiap pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan yang mungkin muncul di lapangan. Melalui sesi konsultasi mendatang, diharapkan proses penyelidikan USTR dapat berjalan lebih cepat dengan pemaparan bukti nyata bahwa regulasi yang ditetapkan telah dilaksanakan secara konsisten.
“Kedua hal ini sebenarnya sudah dibahas di dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga yang paling penting saat ini adalah kita mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut. Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kita harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kita memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto.
“Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing,” pungkas Haryo.