Jakarta – Rabu, 4 Maret 2026, Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra menyarankan agar polemik terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diarahkan kepada Sekretaris Kabinet, melainkan dibahas secara terbuka di internal DPR. Hal itu disampaikan Habiburokhman merespons tantangan debat yang dilayangkan oleh Adian Napitupulu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan kepada Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet terkait pembahasan anggaran MBG dalam APBN.
Ia juga menjelaskan bahwa penganggaran MBG di sektor pendidikan memiliki dasar yang kuat, karena penerima manfaat program tersebut adalah para siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Habiburokhman menegaskan, saat ini yang lebih penting adalah memastikan implementasi program berjalan baik dan tepat sasaran.
“Masuknya MBG dalam anggaran pendidikan punya alasan yang jelas. Penerimanya adalah siswa. Dan tidak ada alokasi yang lebih penting yang dihapus. Yang dilakukan justru menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dan rawan korupsi,” ungkapnya.
“Persetujuan anggaran itu sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama adalah mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. MBG adalah program yang sangat berguna bagi anak-anak kita,” pungkasnya.