Surabaya – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II berkolaborasi dengan Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur,
dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur,
menyelenggarakan acara Temu Media dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk
Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta
Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan
Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan”.
- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim,
memaparkan 3 (tiga) topik utama, yaitu (1) perkembangan perekonomian
global dan nasional, (2) perkembangan terkini dan outlook perekonomian
Jawa Timur, dan (3) isu strategis terkait dengan pengendalian inflasi
menjelang HBKN, percepatan dan perluasan digitalisi daerah, serta
percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. - Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, juga
menyampaikan mengenai ekonomi Jawa Timur Triwulan III – 2025 tumbuh
5,22% (yoy), tetap kuat sebagaimana pertumbuhan triwulan sebelumnya yang
tercatat 5,23% (yoy). Dari sisi permintaan, kondisi tersebut ditopang oleh
akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi
penawaran, disokong oleh akselerasi LU Konstruksi dan Pertanian, serta
akselerasi LU Jasa Pendidikan dan lnfokom. lnflasi Oktober 2025 tercatat
2,69% (yoy) dan masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1% (yoy). Kondisi
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Sistem Pembayaran masih kondusif dan
mendukung perekonomian nasional. Inflasi pada Oktober 2025 disebabkan
oleh komoditas emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan (beras,
daging dan telur ayam ras, serta bawang merah. Berdasarkan pola musiman
saat HBKN Nataru (data historis 2019-2024), komoditas pangan (telur ayam
ras, minyak goreng) dan tarif angkutan udara sering menjadi faktor penyebab
inflasi Jawa Timur sehingga perlu diwaspadai. - Dalam rangka mengendalikan inflasi saat HBKN Nataru, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
akan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian lnflasi
Daerah (TPID) pada 25 November 2025 di Surabaya. HLM tersebut
dikolaborasikan dengan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
(TP2ED) Provinsi Jawa Timur yang mengangkat tema “Sinergi Memperkuat
Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi
untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya
Tahan”. HLM tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi,
memperluas digitalisasi daerah sebagai upaya untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan.
- Selain itu, Bank Indonesia akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank
Indonesia (PTBI) pada 28 November 2025 yang secara nasional
diselenggarakan di Jakarta dan khusus Jawa Timur di Surabaya dengan tema
“Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”. Dalam
agenda tahunan, akan diisi oleh arahan Presiden Republik Indonesia dan
presentasi Gubernur Bank Indonesia mengenai perekonomian terkini dan
proyeksi, arah kebijakan Bank Indonesia. - Dalam paparannya, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari,
menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan di Jawa Timur terus
menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga tumbuh
sebesar 4,81 persen (yoy), sementara kredit meningkat 3,58 persen (yoy).
Kondisi fundamental perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kecukupan
modal yang tinggi, likuiditas yang memadai, dan kualitas aset yang stabil.
Penyaluran kredit terbesar masih didominasi oleh sektor Rumah Tangga,
Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang menjadi
penggerak utama ekonomi di Jawa Timur. - Yunita menambahkan bahwa pemerataan pembiayaan juga menjadi perhatian
utama. Beberapa wilayah dengan kontribusi PDRB rendah menunjukkan
perbaikan dalam akses pembiayaan, yang diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor UMKM tetap menjadi prioritas
dengan porsi penyaluran kredit mencapai 37,75 persen. Walaupun penyaluran
KUR mengalami perlambatan, kualitas kredit tetap terkendali. Implementasi
POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM menjadi
instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat,
dan terjangkau. - Pada sektor pasar modal, aktivitas masyarakat di Jawa Timur menunjukkan
peningkatan signifikan. Hingga akhir September 2025, investor Jawa Timur
mencatat net buy sebesar Rp7,75 Triliun. Pendanaan melalui Securities
Crowdfunding tumbuh 63,56 persen (yoy), sementara jumlah investor meningkat
22 persen. Yunita menyampaikan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pasar modal merupakan sinyal positif bagi pendalaman pasar keuangan
daerah.
- Kinerja subsektor Asuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan, dan Lembaga
Keuangan Khusus juga tetap stabil. Rasio solvabilitas perusahaan asuransi
berada jauh di atas batas ketentuan, aset dana pensiun terus meningkat, dan
pembiayaan pergadaian tumbuh pesat mencapai lebih dari 55 persen (yoy). Di
samping itu, layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI) tumbuh 16,41
persen (yoy), mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap opsi
pendanaan digital yang cepat dan mudah. - Lebih lanjut, Yunita Linda Sari menekankan peningkatan inklusi keuangan
menjadi agenda strategis OJK Jawa Timur. Sejak tahun 2024 hingga Oktober
2025, OJK telah melaksanakan 3.192 kegiatan edukasi dengan lebih dari 803
ribu peserta. Program-program seperti LAKU PANDAI, SIMPEL/KEJAR,
serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) terus diperluas. Kegiatan
“Pojok Keuangan Rakyat” di Jatim Fest 2025 bahkan berhasil menarik lebih
dari 45 ribu pengunjung dan mencatat transaksi sebesar Rp20,1 Miliar. - Dalam aspek perlindungan konsumen, layanan publik OJK terus meningkat.
Sejak Januari hingga September 2025, OJK menerima 169 pengaduan melalui
APPK, memberikan 6.661 layanan walk-in, dan memfasilitasi 39.867 layanan
SLIK. Yunita menegaskan bahwa pengawasan terhadap market conduct,
penanganan keuangan ilegal, serta penguatan literasi keuangan menjadi fokus
untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti kolaborasi OJK
dalam Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang berhasil memblokir lebih dari
93.819 rekening terkait kejahatan keuangan dan membekukan dana sebesar
Rp376,5 Miliar. - Menutup paparannya, Yunita menyampaikan bahwa penguatan sektor riil
melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) juga terus dilakukan.
Pada tahun 2025, fokus diberikan pada pengembangan komoditas Pisang Mas
Kirana di Kabupaten Lumajang dan komoditas melon di Kabupaten Blitar dan
Kabupaten Lamongan dengan pendekatan closed-loop ecosystem. Hingga
September 2025, program ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,04
Miliar.
12.Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa
LPS terus mendorong efektivitas penanganan bank dan persiapan program
penjaminan polis asuransi. Sepanjang 2024-2025, secara nasional terdapat 26
BPR/S yang masuk dalam penanganan LPS, dengan rincian: 23 BPR/S
dilikuidasi, 1 BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan 2 BPR/S dalam
proses penanganan. Pada Tahun 2025, terdapat 1 BPR yang dicabut izin
usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS di Provinsi Jawa Timur.
13.LPS terus mengawal pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan berjalan
efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung
Stabilitas Sistem Keuangan. Hingga September 2025, cakupan penjaminan
simpanan LPS secara nasional tetap di atas 90% dari total rekening perbankan
nasional, yaitu masing-masing mencapai 662 Juta rekening bank umum
(99,94%) dan 15,8 Juta rekening BPR/BPRS (99,97%). Cakupan Penjaminan LPS
di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 75,02 juta dari total rekening bank
umum (99,95%) dan 2,46 Juta dari rekening BPR/S (99,97%).
- LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga
Penjaminan (TBP). Per September 2025, LPS menetapkan untuk menurunkan
TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat
sebesar 25 bps, serta menurunkan TBP simpanan dalam valuta asing di bank
umum. TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 3,50% dan TBP
simpanan rupiah pada BPR ialah 6,00%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas
pada bank umum adalah sebesar 2,00%. TBP tersebut berlaku sejak 1 Oktober
2025 sampai dengan 31 Januari 2026. Meskipun demikian, rata-rata suku bunga
simpanan perbankan masih berada di atas TBP. Proporsi nasabah yang
mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari sekitar 13%
pada 2022 menjadi 32% pada September 2025. LPS bersama lembaga anggota
KSSK lainnya mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga
simpanan ke tingkat yang wajar.
15.LPS terus berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung.
Berdasarkan data LPS, jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki
rekening simpanan mencapai sekitar 51 juta orang atau 19,9% dari populasi
penduduk usia 5–74 tahun. LPS bersama dengan lembaga anggota KSSK
lainnya berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung melalui
peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
16.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi
Hendratna, menyampaikan Realisasi Pendapatan Negara s.d Triwulan III 2025
mencapai Rp180,63 Triliun (63,88%) dari target Rp282,72 Triliun. Realisasi
tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp173,93 Triliun atau
62,72% dari target Rp277,32 Triliun dan PNBP sebesar Rp6,7 triliun yang telah
melampaui target dengan capaian 123,11% dari target Rp5,44 Triliun. Penerimaan
Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp73,39 Triliun
(57,12% dari target Rp128,48 Triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen
Bea Cukai sebesar Rp100,54 Triliun (67,55% dari target Rp148,83 Triliun).
17.Realisasi Belanja Negara s.d Triwulan III 2025 sebesar Rp92,09 Triliun atau
72,97% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri
dari Belanja K/L sebesar Rp28,64 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD)
mencapai Rp63,45 Triliun. - Pendapatan Negara s.d september 2025 mencakup Pendapatan Pajak 73,39
Triliun, Bea Cukai Rp100,54 Triliun, serta PNBP Rp6,76 Triliun.
a. Penerimaan Pajak (netto) s.d September 2025, Penerimaan Pajak
mencapai Rp73,39 Triliun. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor
usaha dengan penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar
Rp31,78 Triliun (43,3%) dari total Penerimaan Pajak Jawa Timur.
b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d September 2025 mencapai
Rp100,54 Triliun 67,55% dari target APBN) tumbuh 4,0% (yoy).
c. Realisasi Cukai sebesar Rp95,67 Triliun (67,20% dari target APBN),
tumbuh 4,36% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan
pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini.
d. Realisasi Bea Masuk sebesar Rp4,42 Triliun (69,71% dari target APBN),
terkontraksi 9,44% (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan
domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan
pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement;
e. Realisasi Bea Keluar sebesar Rp445,36 Miliar (378,87% dari target
APBN), tumbuh 418,97% (yoy) didorong kenaikan harga CPO.
f. PNBP s.d 30 September 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai
Rp6,7 Triliun (123,11% dari target) tumbuh 9,5% (yoy).
g. Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp3,11 Triliun tumbuh sebesar 1,32%
(yoy). PNBP Lainnya meningkat terutama berasal dari Pelayanan
Pertanahan, Penerbitan STNK, Pendapatan Paspor, Pendapatan Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
h. Realisasi PNBP BLU sebesar Rp3,59 Triliun tumbuh 17,78% (yoy)
disebabkan oleh pertumbuhan yang tertinggi dari pelayanan rumah
sakit yang tumbuh mencapai 17,26% (yoy), dan berkontribusi tertinggi
kedua dengan proporsi 36,83% dari total realisasi Pendapatan BLU.
Sementara tertinggi pertama yaitu dari pelayanan Pendidikan dengan
kontribusi mencapai 57,4% dari total realisasi pendapatan BLU.
i. Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan
Piutang Negara s.d September 2025 yang dilaksanakan DJKN, meliputi
realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. September 2025 mencapai
Rp4,19 Triliun atau 76,91% dari target; realisasi PNBP Lelang sebesar
Rp132,94 Miliar atau 106,46% dari target Rp124,87 Miliar; realisasi PNBP
Pengurusan Piutang Negara Rp323,29 Juta atau 210,75% dari target
Rp153,4 Juta; realisasi PNBP Aset Rp142,06 Miliar atau 86,02% dari
target Rp165,14 Miliar. - Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, s.d 30 September 2025 Belanja Pegawai
sebesar Rp18,73 Triliun dengan tingkat penyerapan 77,53%; Belanja Barang
sebesar Rp7,40 Triliun dengan penyerapan 52,77%; Belanja Modal sebesar
Rp2,41 Triliun atau 42,27%; Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp99,66
Miliar atau 71,79%. Data ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih
menjadi komponen dengan porsi penyerapan tertinggi, sementara belanja
modal masih relatif rendah pada kuartal III 2025.
- Secara keseluruhan Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan
realisasi 0,38% (yoy), Pertumbuhan TKD disebabkan oleh peningkatan dari
DBH yang tumbuh Impresif mencapai 24,30% (yoy) utamanya dari Dana Bagi
Hasil Minyak Bumi, sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia yang
meningkat. - Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD s.d. September 2025 terealisasi
sebesar Rp63,45 Triliun (77,21% dari pagu Rp82,19 Triliun). Realisasi DBH
terealisasi Rp9,02 Triliun tumbuh 24,30% (yoy), realisasi DAU Rp34,46 Triliun
tumbuh 0,98% (yoy), realisasi DAK Fisik sebesar Rp281,61 Miliar kontraksi
81,76% (yoy), realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp12,34 Triliun tumbuh 3,10%
(yoy), realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp401,39 miliar kontraksi 37,87% (yoy),
dan dana Desa terealisasi Rp6,95 Triliun kontraksi 9,44% (yoy). - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Timur, Saiful Islam, menyampaikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkait
Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur. Realisasi anggaran kesehatan s.d
September 2025 sebesar 612,78 Miliar atau 58,98% dari pagu Rp1,04 Triliun.
Pemanfaatannya antara lain untuk Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
senilai Rp66,35 Miliar (54,70%) dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana senilai Rp31,12 Miliar (23,14%). Belanja Pendidikan
terealisasi Rp8,24 Triliun atau 64,27% dari pagu Rp12,82 Triliun.
Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan
Pembelajaran senilai Rp1,38 Triliun (65,07%) dan Program Pendidikan Tinggi
senilai Rp1,33 Triliun (43,67%). Belanja infrastruktur terealisasi Rp589,99 Miliar
atau 34,73% dari pagu Rp1,69 Triliun. Peruntukannya antara lain untuk
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Rp250,87 Miliar, Ketahanan
Sumberdaya Air Rp289,64 Miliar, Konsumsi Pangan Berkualitas Rp4,77 Miliar,
dan Perumahan, Kawasan Permukiman Rp1,89 Miliar. - Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur, s.d 10 November
2025 tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sebanyak 5.265.514 penerima
manfaat terdiri dari anak sekolah dan Santri sebanyak 5.035.606 jiwa, Balita
153.615 jiwa, dan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui 76.293 jiwa. Jumlah Supplier
yang terlibat mencapai 2.942 supplier terdiri dari 1.395 UMKM, 298 Koperasi,
111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 supplier lainnya dengan jumlah SPPG
sebanyak 1.925 dan jumlah petugas 70.340 orang.(ss)