Jakarta – Pemerintah tengah memformulasikan aturan pembatasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih memvalidasi data kelompok masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Bahlil mengimbau masyarakat mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat berhak menerima. “Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Rencana pembatasan sebelumnya dikaitkan dengan masyarakat kelompok desil 9 dan 10, tetapi pemerintah masih memastikan validitas data agar kebijakan tidak salah sasaran. Terkait antrean BBM di sejumlah wilayah Makassar, Bahlil menyebut stok nasional masih cukup untuk 18-20 hari dan antrean dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menjalankan kebijakan pembatasan Pertalite dan Biosolar setelah aturan resmi pemerintah ditetapkan.