Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengurangi luas kawasan permukiman kumuh hingga 1.619,47 hektare sepanjang 2024-2025. Pengurangan tersebut terdiri dari 1.004,37 hektare pada 2024 dan 615,10 hektare pada 2025, sehingga luas kawasan kumuh turun dari 8.117,23 hektare menjadi 6.497,76 hektare.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (Permata Jatim) dengan dukungan sistem informasi sebagai basis data. “Permasalahan ini menuntut intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan dikerjakan melalui sinergi lintas level pemerintahan,” kata Khofifah dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Program tersebut mencakup tujuh aspek, yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Pada 2025, Permata Jatim diterapkan di Desa Kepuhanyar, Mojokerto, dan Kelurahan Bendomungal, Pasuruan, seluas 21,89 hektare. Pada 2026, program diperluas ke empat kawasan dengan total 44,36 hektare. Pemprov Jatim juga mengembangkan Sikawanku berbasis MIS dan GIS untuk pemutakhiran data kawasan kumuh secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota.