Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sekitar 50 juta warga miskin akan masuk dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital. Sistem tersebut ditujukan untuk memperbaiki ketepatan data penerima bantuan sosial, termasuk memastikan masyarakat yang berhak tidak terlewat. Peluncuran nasional ditargetkan pada Oktober 2026 setelah pemerintah menyelesaikan penyempurnaan data.
Sistem perlinsos digital telah dikembangkan sekitar satu tahun dengan Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wilayah uji coba awal dan pendataan kini telah menjangkau 215 kabupaten/kota. Setelah pendataan selesai, sistem akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima bansos. Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bantuan secara digital melalui rekening dimulai pada kuartal I 2027.
“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Pemerintah juga mengkaji mekanisme penyaluran bantuan agar digunakan untuk kebutuhan dasar, termasuk opsi kupon dengan penggunaan terbatas. Digitalisasi diharapkan membuat penyaluran lebih transparan, mengurangi interaksi langsung, serta menekan potensi penyimpangan.