JAKARTA – Kementerian Hukum menanggapi kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan jajarannya untuk bersih dari korupsi. Kementerian Hukum menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. “Presiden sudah sering mengingatkan, ini adalah peringatan keras bagi semua,” ujar perwakilan Kementerian Hukum.Kementerian Hukum mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses tiga bekas pejabat BGN yang diduga terlibat. Pemerintah juga akan mengevaluasi ulang sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga negara. Kementerian Hukum mengimbau seluruh pejabat negara untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran.Presiden Prabowo disebut telah memerintahkan jajarannya untuk transparan dalam setiap penggunaan anggaran. Masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi program-program pemerintah. Kementerian Hukum akan terus mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan korupsi dengan lembaga terkait. Pemberantasan korupsi adalah prioritas utama pemerintahan saat ini. Tidak ada jabatan yang kebal hukum. Proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.