JAKARTA – Isu pembentukan badan khusus yang akan mengurusi ekspor nasional mencuat menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Para menteri terkait mulai memberikan tanggapan mengenai wacana yang dinilai akan memperkuat koordinasi dan daya saing produk Indonesia di pasar global. “Kami masih mengkaji bentuk dan kewenangan badan tersebut agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain,” ujar salah satu menteri di bidang perekonomian.Wacana ini muncul seiring dengan target peningkatan ekspor nasional yang belum optimal karena koordinasi lintas kementerian yang masih lemah. Badan khusus ekspor diharapkan dapat menjadi motor penggerak promosi, fasilitasi, dan pengendalian arus barang ke luar negeri. Namun demikian, beberapa kalangan mengingatkan agar pembentukan badan ini tidak menciptakan birokrasi baru yang justru memperlambat proses ekspor.Para pelaku usaha menyambut positif wacana tersebut asalkan pengelolaannya transparan dan akuntabel. Pemerintah berjanji akan melibatkan asosiasi eksportir dalam perumusan kebijakan badan ini. Detail lebih lanjut mengenai struktur dan tugas badan khusus ekspor diperkirakan akan diumumkan Presiden Prabowo dalam pidatonya pekan depan. Masyarakat dan pelaku bisnis menantikan keputusan akhir mengenai lembaga baru ini. Beberapa negara tetangga telah lebih dulu memiliki lembaga serupa. Langkah ini diyakini dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas mentah.