Jakarta – PDIP melalui juru bicaranya Chico Hakim, menentang langkah DPR RI yang tengah membahas revisi UU Pilkada di Badan Legislasi. Chico menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat…
JAKARTA – Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, meminta semua anggota partai untuk berdiri di depan dan mendukung program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming…
JAKARTA – DPR baru saja menyelenggarakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada yang menyetujui putusan MK terkait syarat baru partai politik dapat mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai…
GRESIK – Peradilan menganggap kasus sindikat pemalsuan oli kendaraan tidak adil. Hal ini ditunjukkan oleh vonis yang diberikan kepada para terdakwa, yang hanya dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Menurut Praktisi…
Istana menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pemilu Kepala Daerah. Demikian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (21/8/2024). “Kalau untuk putusan…
Anggota DPR fraksi Partai Golkar, Dave Laksono membantah anggapan bahwa rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada hari ini, Rabu (21/8/2024) berusaha membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan ambang batas…
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut DPR telah membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.Titi menyinggung keputusan Badan Legislasi (Baleg) dalam rapat soal Undang-undang Pilkada…
JAKARTA – Istana menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Pemilu Kepala Daerah. Ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta pada Rabu (21/8), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan…
JAKARTA– DPR menolak untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Pimpinan rapat Achmad Baidowi alias Awiek memaparkan…
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah bahwa rapat kerja terkait Revisi Undang-Undang Pilkada diadakan secara mendadak atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60. Bantahan ini disampaikan…
