Jakarta – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara terkait arah dukungan pada Anies Baswedan. Megawati mengandaikan, jika Anies ingin didukung PDIP, apakah mau menuruti partai. Megawati lalu meminta semua hadirin bertepuk…
Jakarta – PBNU telah memperoleh izin untuk mengelola konsesi pertambangan seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur. Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih dalam proses penerbitan, dan PBNU menargetkan pengelolaan tambang…
JAKARTA – Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mendesak DPR RI untuk mendengarkan aspirasi rakyat terkait revisi UU Pilkada. Pernyataan ini diutarakan setelah adanya unjuk rasa di depan…
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa rapat paripurna untuk pengesahan revisi UU Pilkada yang dijadwalkan pada Kamis (22/8/2024) ditunda karena tidak memenuhi kuorum. Rapat yang…
JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya terbuka untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024, namun dengan syarat tertentu. Hasto menegaskan bahwa Anies harus berkomitmen terhadap ideologi…
JAKARTA–Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan tidak keberatan jika banyak partai politik memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan bahkan menjadi KIM Plus. Dalam pidato politiknya di DPP PDIP,…
JAKARTA–Komnas HAM menyesalkan penangkapan 159 demonstran yang menolak RUU Pilkada di depan DPR pada Kamis (22/8) dan meminta Polda Metro Jaya segera membebaskan mereka. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan…
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf minta pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendengarkan aspirasi rakyat yang menentang Revisi Undang-Undang Pilkada. Hal tersebut disampaikan pria…
JAKARTA–Pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan merespons situasi politik nasional terkait pembahasan RUU Pilkada dengan menyerukan agar semua pihak tetap memikirkan kepentingan umum dalam menjalankan peran demokrasi. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi…
JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan konstelasi politik akan berubah signifikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batalnya revisi UU Pilkada oleh DPR. Keputusan…
