Surabaya – Meutya Hafid Ketua Komisi I DPR RI menegaskan bahwa data pertahanan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki risiko bagi kedaulatan negara, jika disampaikan secara terbuka di hadapan publik.
Meutya mengungkapkan “Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu.”
Politikus Partai Golkar itu menekankan hal tersebut untuk merespons permintaan sejumlah calon presiden (capres) kepada Prabowo Subianto, capres yang juga Menteri Pertahanan untuk membuka data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.
Menurut Meutya, para capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan negara di hadapan publik tidak memahami risiko yang akan timbul bagi pertahanan dan kedaulatan negara. Apalagi acara debat tersebut disiarkan langsung oleh media, sehingga berpotensi menjadi perhatian seluruh dunia.
Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu menilai debat yang membahas pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden, karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa. Ia berharap rakyat dapat bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan karena kedaulatan negara pertaruhannya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
+ There are no comments
Add yours