Kendala Penyaluran Bansos dan Temuan Data Tidak Akurat: Ungkapan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Sidang MK

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan beragam kendala dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2023, terutama terkait dengan ketidaksesuaian data penerima. Selama sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Risma mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti sejumlah penerima Bansos yang sebenarnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dia juga mengungkapkan ketidakakuratan data, seperti kasus seorang yang terdaftar sebagai komisaris tetapi sebenarnya bekerja sebagai petugas kebersihan. Meskipun demikian, Risma menegaskan bahwa pihaknya bersama BPK dapat memastikan bahwa calon penerima bantuan tersebut berasal dari kelompok miskin. 

Selain itu, Risma juga menyoroti kurangnya fasilitas penunjang seperti ATM dan pos di beberapa daerah, yang membuat penyaluran Bansos menjadi lebih sulit, terutama di wilayah seperti Aceh di mana masyarakat harus menyeberang dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk menerima bantuan yang relatif kecil.