Jakarta – DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan setelah DPR menerima berbagai masukan, termasuk penolakan dari pihak yang menilai pengaturan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

DPR, turut menerima masukan dari sedikitnya 15 elemen yang secara khusus membahas persoalan illicit enrichment. Mereka menyampaikan pandangan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan HAM.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *