Jakarta – Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal. Hal itu dibahas dalam forum BNPP RI dan BSKDN terkait percepatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, sekitar 50 persen baru mendapat intervensi dari Badan Gizi Nasional. Keterbatasan infrastruktur seperti air bersih dan listrik, kondisi geografis, rantai pasok, serta tenaga gizi turut memengaruhi kesiapan SPPG. “Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua. Karena kondisi geografis, tantangan geografis, budaya masyarakat, dan minat investor membuat SPPG di sana masih belum ideal,” ujarnya.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan pelaksanaan MBG di wilayah 3T membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan daerah non-3T. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk pedoman teknis penyelenggaraan MBG di wilayah 3T dan pembentukan satuan tugas percepatan di daerah. Hasil forum tersebut akan menjadi bahan penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.