Pemprov DKI Bantah Instruksikan Pangkas Anggaran KJMU, DPRD Duga Polemik Terkait

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggugat bahwa polemik yang melanda Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) timbul akibat potensi pemangkasan anggaran. Meskipun demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menegaskan bahwa langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk menyempurnakan database penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, tidak ada pemotongan anggaran yang dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan upaya penyesuaian sesuai kebijakan yang berlaku. Namun, perdebatan terus berkembang ketika DPRD menyoroti penurunan drastis jumlah penerima KJMU dari 17 ribu menjadi hanya 7.000, yang menyulut kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, bahkan mengecam kurangnya respons dari Pemprov DKI terhadap situasi tersebut, menyebutnya sebagai kurangnya ‘sense of crisis’.

Kritik juga ditujukan terhadap kebijakan yang dianggap menghemat anggaran bansos, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sesuai kebijakan, tetapi tindakan tersebut tetap menuai kritik keras dari DPRD dan menciptakan ketegangan di antara lembaga pemerintahan.