Jakarta – Wacana pembentukan koalisi permanen yang diusung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat peringatan dari internal partainya sendiri. Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengkhawatirkan rencana tersebut justru akan membatasi kebebasan dan fleksibilitas partai politik. Ia menilai koalisi yang selama ini terbentuk secara alamiah dan temporer lebih sesuai dengan dinamika politik yang terus berubah.
Doli Kurnia, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, menekankan bahwa mempermanenkan koalisi berpotensi menciptakan kekakuan politik. Menurutnya, model ini akan menghambat partai untuk leluasa menyusun visi dan misi yang lebih luas, karena terikat satu sama lain oleh kepentingan politik yang terkunci. “Takutnya nanti tidak ada keleluasaan… karena keterikatan satu sama lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Doli Kurnia menyatakan bahwa partai politik harus diberi kebebasan maksimal untuk mengembangkan ide dan gagasannya dalam membangun negara. Ia mengimbau agar pembahasan wacana yang rencananya akan diatur dalam undang-undang ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan dukungannya dengan syarat diatur dalam UU, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkhawatirkan pola ini mengingatkan pada sistem politik era Orde Baru.