Jakarta – Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp14,41 triliun. Dana yang terdiri dari skema tunai dan non-tunai ini dialokasikan untuk memperkuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai strategis. Persetujuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan dan kinerja BUMN.
Penguatan modal melalui PMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operasional dan keuangan BUMN penerima, sehingga mereka dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Skema pendanaan ini juga bertujuan untuk mendukung program-program strategis pemerintah yang dijalankan melalui BUMN, khususnya di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, energi, dan logistik.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi yang mendalam antara pemerintah dan pihak legislatif. Alokasi dana yang tepat sasaran diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus menjaga sustainability bisnis mereka di tengah tantangan ekonomi global.