Jakarta – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase kritis dengan terjadinya saling tindak pemberhentian di pucuk pimpinan. Syuriyah PBNU melalui surat resmi menyatakan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak 26 November 2025, dengan alasan tidak mengindahkan permintaan mundur. Namun, Gus Yahya menolak dan menganggap surat itu tidak sah, seraya membalas dengan mencopot Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal melalui keputusan rapat Tanfidziyah yang dipimpinnya.
Situasi dualisme kepemimpinan pun mengemuka. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menegaskan keberadaan surat pemberhentian tersebut dan menyatakan bahwa kepemimpinan organisasi kini sepenuhnya berada di tangannya. Ia juga mengumumkan rencana membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi isu-isu yang beredar dan akan menyelenggarakan muktamar dalam waktu dekat untuk menormalkan roda organisasi.
Menyikapi eskalasi konflik yang dapat merusak keutuhan organisasi, para sesepuh NU membentuk forum khusus dan menyerukan semua pihak untuk segera berislah (berdamai). Mereka meminta agar polemik dihentikan dan tidak lagi dibawa ke ruang publik yang berpotensi membuka aib serta merusak marwah Nahdlatul Ulama. Seruan ini menandakan kekhawatiran kalangan tua NU terhadap dampak perpecahan yang berkepanjangan.