Surabaya – Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya Bambang Samsul Hidayat memaparkan data dalam Media Briefing Triwulan IV 2026 bertema Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, serta Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 11 November 2026. BukaTabungan
Berdasarkan catatan LPS, dari 161 bank yang dilikuidasi, sebanyak 141 merupakan BPR, 19 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan satu bank umum. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, mencapai 48 bank. Berikutnya Sumatera Barat dengan 25 bank, kemudian Jawa Timur sebanyak 20 bank. Jawa Tengah mencatat 13 bank dan Bali 12 bank.
Hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 138 bank telah menyelesaikan proses likuidasi. Rinciannya terdiri atas satu bank umum, 123 BPR, dan 14 BPRS. Sementara itu, 23 BPR/BPRS lainnya masih menjalani proses likuidasi. Di Jawa Timur, masih terdapat dua bank yang proses likuidasinya belum rampung. Jumlah tersebut sama dengan Jawa Tengah, sedangkan Jawa Barat mencatat enam bank dan Sumatera Barat tiga bank.
Tekanan terhadap kelompok BPR/BPRS juga terlihat dari perkembangan sepanjang tahun 2026. Hingga 6 Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 14 BPR/BPRS dan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada LPS. Kondisi ini menempatkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan perbankan sebagai masalah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
Di sisi perlindungan nasabah, LPS mencatat total klaim penjaminan simpanan sejak 2005 hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp5,94 triliun. Nilai tersebut berasal dari 564.954 rekening nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Dari jumlah itu, simpanan yang dinyatakan layak bayar mencapai Rp5,34 triliun atau 89,95 persen, mencakup 540.343 rekening. Sedangkan simpanan tidak layak dibayar sebesar Rp596,98 miliar atau 10,05 persen, yang berasal dari 24.611 rekening.(ss)