Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal polisi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Yusril menilai tindakan tersebut berpotensi bertujuan melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Dugaan ini disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Yusril menyebut kasus tersebut perlu didalami lebih lanjut karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga 193 KUHP Nasional. Menurutnya, hasil pemeriksaan sementara telah memberikan indikasi awal yang perlu dikaji oleh penyidik. Namun, dugaan mengenai tujuan penyadapan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dengan sejumlah pasal terkait penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Yusril menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada penyidik untuk mendalami bukti serta menentukan kemungkinan penerapan pasal makar.