Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pengembangan pusat data atau data center di Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik hingga 20 gigawatt (GW). Kebutuhan tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Dalam sambutannya pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), Bahlil menegaskan bahwa kesiapan pasokan energi menjadi faktor penting untuk menarik investasi pusat data, terutama seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Bahlil menjelaskan, pusat data berbasis AI membutuhkan daya jauh lebih besar dibandingkan pusat data konvensional. Jika pusat data pada era komputasi awan membutuhkan sekitar 10 hingga 30 megawatt (MW), pusat data berbasis AI dapat memerlukan daya 100 MW hingga 1 GW. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan pengembangan pusat data baru, sekaligus merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekitar 100 gigawatt-peak (GWp). “Saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga mengandalkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, termasuk 42,6 GW dari energi baru terbarukan. Di Batam, kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan dilaporkan mencapai 1,47 GW. Selain memastikan ketersediaan listrik, pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi pembangunan agar pasokan energi dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Bahlil juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengusaha dalam negeri dalam proyek tersebut. “Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri,” tegasnya.