Jakarta – Realisasi anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp574,2 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. Angka ini meningkat dari Rp411,7 triliun pada 2025, Rp407,5 triliun pada 2024, Rp384,6 triliun pada 2023, dan Rp345,5 triliun pada 2022. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa anggaran pendidikan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan.
Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp330,9 triliun, dengan alokasi terbesar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp134,4 triliun yang menjangkau 46,2 juta siswa. Anggaran lainnya digunakan untuk revitalisasi sekolah dan madrasah sebesar Rp26,4 triliun, Sekolah Rakyat Rp19,3 triliun, tunjangan profesi guru non-PNS Rp17,9 triliun, serta bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp228,1 triliun, termasuk untuk gaji pendidik, tunjangan guru, dana BOS, dan bantuan operasional PAUD.
Adapun anggaran melalui pembiayaan mencapai Rp15 triliun, yang antara lain dimanfaatkan untuk beasiswa LPDP, beasiswa kolaborasi, penelitian, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan program kebudayaan. Suahasil menegaskan bahwa seluruh jalur penyaluran tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan secara menyeluruh. “Jadi ini satu kesatuan untuk melihat anggaran pendidikan,” tegas Suahasil dalam konferensi pers APBN yang dikutip pada Senin (12/10/2026).