Jakarta – Pemerintah membuka peluang adanya penyesuaian kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi dan perhitungan lebih rinci terhadap pelaksanaan program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan hasil perhitungan yang menunjukkan potensi pengurangan kebutuhan dana dari alokasi yang telah disiapkan sebelumnya.
“ Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung kebutuhan anggaran yang sebenarnya. Melalui sinkronisasi data serta penataan SPPG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun asupan gizi yang diterima masyarakat penerima manfaat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pagu anggaran MBG tahun 2026 telah diefisienkan menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tersebut tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu. Sementara itu, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61,96 juta orang yang dilayani oleh 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah di Indonesia.