Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengalokasikan Rp4,3 triliun dari anggaran tambahan Kementerian untuk PT PLN pada 2025, guna mendukung program listrik desa dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat. Penugasan ini diberikan kepada PLN karena infrastruktur dan kapasitasnya yang memadai untuk menyelesaikan program dalam waktu terbatas. “Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN karena kami anggap bahwa waktunya pendek dan mereka yang punya infrastruktur yang memadai juga bisa melakukan ini,” kata Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI.
Alokasi tersebut merupakan sekitar 30% dari total DIPA perubahan APBN 2025, sementara realisasi anggaran Kementerian hingga awal November baru 31%, dengan target akhir tahun mencapai 90% meski ada efisiensi Rp1,55 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah membutuhkan tambahan Rp64,09 triliun untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia. “Kita ada blokir dan efisiensi kurang lebih sekitar Rp1,55 triliun. Ini yang perlu kami laporkan terkait dengan realisasi anggaran dan program kerja di 2025,” ucap Bahlil.
Program ini menjadi prioritas Presiden Prabowo, dengan target seluruh wilayah teraliri listrik paling lambat 2030, termasuk 5.700 desa dan 4.400 dusun selesai pada 2029-2030. Pada 2025, Kementerian ESDM akan menyelesaikan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan, sebagai bagian dari 10.068 lokasi hingga 2029 yang menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. “Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” kata Bahlil.