Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons gelombang penolakan terhadap usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dengan menyebut pro-kontra sebagai hal wajar di era demokrasi. Ia menekankan bahwa proses penganugerahan tetap mengikuti prosedur resmi, dan ajak masyarakat fokus pada sisi positif serta menghormati jasa pemimpin masa lalu. “Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahkan ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi,” kata Pras di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11). Acara penganugerahan rencananya digelar Senin (10/11) bertepatan Hari Pahlawan.
Menurut Menbud Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, ada total 49 nama calon pahlawan yang diusulkan, termasuk 40 dari Kemensos tahun ini dan 9 carry over dari sebelumnya. Soeharto termasuk dalam 40 nama tersebut, yang memicu kontroversi di masyarakat. “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” ujar Fadli di Istana, Rabu (5/11). Pras sendiri belum tahu pasti berapa yang akan dianugerahkan.
Penolakan keras datang dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang menyebut usulan ini mengecewakan meski tak mengejutkan. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, perwakilan koalisi, menyatakan kekecewaan atas langkah Kemensos yang mengirim usulan ke dewan. “Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/10). Isu ini terus memanaskan diskusi publik soal warisan Soeharto.