EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DI ERA PRABOWO-GIBRAN : KRITIK DARI KOMISI III DPR

JAKARTA -Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih perlu memperkuat sektor hukum. Menurutnya, saat ini berbagai lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sedang menjadi sorotan, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Ia menyinggung beberapa kasus, seperti suap di Mahkamah Agung, temuan uang hampir Rp1 triliun di rumah eks pejabat MA Zarof Ricar, serta skandal korupsi Timah yang menyeret pengusaha Harvey Moeis dengan dugaan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Sayangnya, setelah kasus-kasus ini mencuat, tindak lanjutnya dinilai masih kurang maksimal.

Rudianto berharap ada sinergi yang lebih kuat antara penegak hukum agar kinerjanya semakin optimal. Ia menekankan pentingnya pengungkapan menyeluruh terhadap semua aktor yang terlibat dan memastikan uang hasil korupsi kembali ke negara. Meski melihat ada komitmen dari pemerintahan saat ini, ia menilai masih diperlukan penguatan dan optimalisasi agar penegakan hukum benar-benar berjalan lurus dan efektif sesuai harapan masyarakat.