SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam lima tahun ke depan. Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menyatakan bahwa pinjaman ini bertujuan untuk mendukung transformasi Surabaya menjadi superhub megapolitan, seiring dengan peluang yang muncul dari keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pinjaman ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Surabaya 2025-2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% serta penanganan isu-isu sosial seperti stunting dan kemiskinan.
Irvan menjelaskan bahwa APBD Surabaya yang mencapai Rp12,3 triliun masih kurang untuk mendanai berbagai kebutuhan, sehingga diperlukan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk belanja wajib, sementara sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan sekitar Rp2-3 triliun. Beberapa proyek prioritas yang akan dibiayai melalui pinjaman ini mencakup pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari, underpass Bundaran Taman Pelangi, dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
Proses pengajuan pinjaman ini telah dikomunikasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian, yang mendukung langkah tersebut. Pemkot Surabaya memastikan bahwa pinjaman akan memiliki bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan, dengan target pengembalian dalam lima tahun untuk menghindari beban bagi pemerintahan berikutnya. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan DPRD Surabaya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 untuk memperoleh persetujuan pinjaman.
+ There are no comments
Add yours