JAKARTA – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menindak tegas ratusan pengusaha yang mengemplang pajak, dengan total potensi penerimaan pajak sebesar Rp 300 triliun. Daftar 300 pengusaha yang diduga belum membayar pajak ini diperoleh Prabowo dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Para pengusaha tersebut diduga melakukan okupasi liar jutaan hektar lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo dan anggota Dewan Pengarah TKN, kebijakan pengawasan perpajakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 50 triliun per tahun. Dana ini disebut Hashim dapat digunakan untuk program sosial, seperti pemberian makanan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak di Indonesia.
Hashim menekankan bahwa daftar pengemplang pajak tidak melibatkan anggota Kadin Indonesia, meskipun ia tetap akan memeriksa lebih lanjut. “Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up,” ujar Hashim dalam diskusi dengan pengusaha di Gedung Kadin Indonesia.
+ There are no comments
Add yours