Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut DPR telah membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.Titi menyinggung keputusan Badan Legislasi (Baleg) dalam rapat soal Undang-undang Pilkada…
JAKARTA – Istana menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Pemilu Kepala Daerah. Ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta pada Rabu (21/8), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan…
JAKARTA– DPR menolak untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Pimpinan rapat Achmad Baidowi alias Awiek memaparkan…
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah bahwa rapat kerja terkait Revisi Undang-Undang Pilkada diadakan secara mendadak atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60. Bantahan ini disampaikan…
JAKARTA – Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI telah menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. “Partai…
JAKARTA-Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan soal revisi uu Pilkada, CALS menilai bahwa pembahasan uu pilkada sebagai upaya menganulir keputusan MK yang…
JAKARTA – Terjadi perdebatan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait Revisi UU Pilkada, mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI…
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Bahlil terpilih secara aklamasi. “Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir,…
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik Presiden Joko Widodo karena mewariskan beban utang besar kepada presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Ariyo DP Irhamna, Researcher…
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akhirnya buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ketentuan ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).…
