Surabaya – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menolak rencana pemerintah untuk memungut biaya 2,5 persen upah dari seluruh pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemungutan Tapera tidak tepat diberlakukan saat ini. Hasto mengatakan partainya akan bersama rakyat yang menolak Tapera.

Hasto karenanya menilai pemberlakuan Tapera saat ini kontradiktif. Sebab, di saat yang sama pemerintah justru membagi-bagikan konsesi tambang kepada ormas Islam.

Hasto turut mengklarifikasi alasan partainya kini menolak Tapera, meski pada 2016 PDIP menjadi salah satu partai yang mendukung pengesahan UU Tapera. Dia menyebut pemberlakuan UU harus menyesuaikan kondisi.

“Ya, undang-undang harus melihat konteks ketika diimplementasikan. Jadi, melihat bagaimana kondisi rakyat dan hal hal yang bersifat wajib itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya,” katanya.

SurabayaTV