PDIP Akan Tanya Menkeu Soal Bansos Rapel 3 Bulan Saat Masa Kampanye

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal keputusan pemerintah yang merapel bansos untuk tiga bulan selama masa kampanye Pilpres 2024. Hasto mewanti-wanti agar bansos tidak dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menyebut bansos adalah kebijakan politik anggaran dari pemerintah dan DPR untuk rakyat.

“Nanti kita akan minta penjelasan, karena Bu Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). Hasto menilai politisasi bansos hanya akan mencederai masyarakat yang akan melaksanakan proses demokrasi memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga perwakilan. Dia memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap implementasi bansos yang dilakukan selama masa kampanye.

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Namun, yang menuai sorotan bantuan akan diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos akan dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.