Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik Presiden Joko Widodo karena mewariskan beban utang besar kepada presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Ariyo DP Irhamna, Researcher Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, pembayaran bunga utang pemerintah membengkak sejak 2022, bahkan kini lebih besar dari belanja pegawai. “Ini menjadi peringatan bagi pemerintah,” ujar Ariyo dalam Diskusi Publik INDEF, Minggu (18/8).

Riza Annisa Pujarama dari INDEF menambahkan bahwa pada 2025, Prabowo akan langsung dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun, belum termasuk bunga sebesar Rp552,85 triliun. Total kewajiban utang tahun pertama Prabowo menjabat mencapai Rp1.353,1 triliun, membatasi ruang fiskal pemerintahan baru.

Riza juga mengkritik ketergantungan RAPBN 2025 pada utang dengan defisit yang melebar hingga 2,53 persen atau Rp616,2 triliun. “Kita masih sangat bergantung pada utang, dan ini bisa memberatkan penarikan utang lebih lanjut di masa depan,” katanya. Biaya utang Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia, dengan pembayaran utang jatuh tempo yang tetap tinggi hingga akhir masa jabatan Prabowo, mencapai lebih dari Rp600 triliun per tahun.

Bagikan:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours