JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang merencanakan aksi massa besar-besaran untuk menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa penerapan Tapera oleh pemerintahan Joko Widodo saat ini tidak tepat karena hanya akan menambah beban bagi buruh dan rakyat.
Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi ini tidak hanya menolak Tapera, tetapi juga Omnibus Law UU Cipta Kerja dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan, yang semuanya dinilai membebani rakyat. Menurutnya, KSPI melihat bahwa program-program tersebut belum bisa menjamin kesejahteraan buruh dan justru menambah kesulitan mereka.
KSPI mengungkapkan beberapa alasan mengapa Tapera belum tepat untuk diberlakukan saat ini. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakpastian bahwa setiap peserta akan mendapatkan rumah yang layak, terutama dengan iuran yang dibayarkan setiap bulan. Iuran sebesar 3 persen yang dibebankan kepada pengusaha 0,5 persen dan buruh 2,5 persen dianggap tidak cukup untuk membantu buruh membeli rumah, baik saat pensiun maupun jika terkena PHK.
+ There are no comments
Add yours